DPR kaji 3 opsi UN

Senin, 11 Oct 2010, | 216 DPR Kaji Tiga Opsi UN 2011 JAKARTA, Timex–Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) 2010 yang dinilai lemah dan menyisahkan sejumlah masalah membuat lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengambil sejumlah pertimbangan atau opsi dengan maksud untuk memperbaiki salah satu indikator penilaian keberhasilan pendidikan di Indonesia secara nasional. Ada tiga opsi yang telah diambil DPR bersama Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas). Tiga opsi tersebut yakni, pertama penundaan UN 2011, kedua tetap melaksanakan UN 2011 dan opsi ketiga adalah tetap melaksanakan UN 2011 dengan beberapa syarat yang disempurnakan. Ketiga opsi ini diambil setelah melalui proses evaluasi UN 2010 yang telah disampaikan jajaran Kemendiknas pada rapat dengan Komisi X DPR RI. “Rekomendasi terhadap 3 opsi tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi Panja Evaluasi UN untuk menentukan sikap terhadap kebijakan pendidikan nasional secara umum dan pelaksanaan UN Tahun 2011,” ungkap wakil Ketua Komisi X, Rully Chairul Azwar (F-PG) di Gedung DPR, Jakarta, akhir pekan lalu. Menurut Rully, tiga opsi ini harus dikaji lebih lanjut terhadap pelaksanaan UN 2011. Sementera itu, Rapat kerja yang dipimpin Ketua Komisi X Mahyuddin (F-PD) mendesak Pemarintah c.q. Kementerian Pendidikan Nasional memenuhi amar Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 2596 K/Pdt/2008. Keputusan MA menyebutkan, pemerintah harus meningkatkan kualitas tenaga pendidik, kelengkapan sarana dan prasarana, akses informasi yang lengkap, serta meninjau kembali Sistem Pendidikan Nasional. Selanjutnya, Komisi X meminta Pemerintah melakukan kajian ulang pelaksanaan UN 2010 serta merevisi laporan kajian UN dengan mempertimbangkan beberapa hal. Antara lain, pelaksanaan standar nasional pendidikan, hasil pelaksanaan terhadap perintah dari amar putusan MA terkait UN, data terkini agar kesenjangan antara hasil kajian dengan kondisi real yang ada di masyarakat, dan hasil UN secara kualitatif maupun kuantitatif. Selain Komisi X DPR, rapat tersebut juga dihadiri Wakil Menteri Pendidikan Nasional Fasli Djalal, mewakili Pemerintah. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik), kemdiknas bersama Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemdiknas serta Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) telah melakukan evaluasi dan kajian terhadap pelaksanaan UN 2010 yang dilaksanakan pada Maret 2010 lalu. Dari hasil evaluasi itu, lembaga ini mengakui bahwa masih terdapat sejumlah kelamahan pada pelaksanaan UN 2010 ini. Kelemahan itu berupa proses sosialisasi yang belum merata di seluruh daerah sehingga informasi pelaksanaan UN telat sampai ke penyelenggara UN, keterlambatan pencairan dana untuk UN serta hal-hal teknis lainnya. Kepala Puspendik, Ny. Nugaan Yulia Wardhani mengatakan, dari hasil evaluasi dan kajian itu, terdapat beberapa rekomendasi Puspendik yang diharapkan bisa diterapkan pada UN 2011 dimulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga metode penetapan kelulusan siswa. Yulia menyebutkan, untuk persiapan, Puspendik merekomendasikan agar Permen atau Prosedur Operasional Standar (POS) ditetapkan paling lambat pada September 2010 sehingga memudahkan proses sosialisasi, dimana Puspendik juga merekomendasikan agar sosialisasi UN 2011 paling lambat dilakukan Oktober 2010. Sedangkan mengenai pelaksanaan UN, direkomendasi agar waktunya dilaksanakan pada bulan April 2011, dimana untuk tingkat SMA/MA/SMK dilaksanakan pada tanggal 4-9 April 2011, dan UN SMP/MTS pada 11-14 April 2011. Mengenai metodologi penentuan kelulusan, kata Yulia, Puspendik merekomendasikan agar kelulusan UN harus dipisahkan dengan Ujian Akhir Sekolah (UAS).Yulia Wardhani menjelaskan, untuk siswa yang lulus UAS dan UN 2011, maka siswa yang bersangkutan berhak mendapatkan ijasah, Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) dan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB). Jika tidak lulus UN, tapi lulus UAS, maka siswa bersangkutan hanya mendapatkan STTB. Sementara lulus UN namun tidak lulus UAS, maka siswa tersebut cukup diberi SKHUN. Ijazah Bukan Syarat Mutlak Sementara Kemen PAN & RB tengah menyiapkan aturan baru yang akan digunakan untuk proses rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Salah satu ketentuan yang akan diterapkan adalah tidak menjadikan ijazah menjadi syarat mutlak bagi pelamar, namun Kemen PAN & RB akan memprioritaskan pelamar yang memiliki sertifikasi keahlian untuk suatu bidang ilmu. “Ini dimaksudkan agar ke depannya orang yang menjadi PNS bukan lagi yang memiliki kemampuan yang setengah-setengah saja. Namun yang jadi PNS adalah orang-orang yang memiliki kemampuan baik dan bisa bekerja profesional,” ungkap Deputi Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Kemen PAN & RB, Ramli Naibaho, di Jakarta, pekan lalu. Ramly mengungkapkan, kebijakan ini diambil dengan maksud agar mereka yang nantinya bekerja di pemerintahan adalah orang-orang yang terbaik.”Mereka (PNS, Red) itu adalah aparatur negara, jadi betul-betul harus memeliki kemampuan dalam satu bidang tertentu yang baik. Supaya, dalam bekerja mereka bisa menghasilkan hasil yang memuaskan, utamanya dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat,” jelas Ramli.Ramli mengungkapkan, keputusan untuk memprioritaskan sertifikat keahlian seseorang yang ingin melamar sebagai CPNS ini tujuan lainnya adalah untuk menyiapkan tenaga-tenaga atau aparatur yang terampil, profesional, memiliki keahlian/ketrampilan tertentu, dan diharapkan juga menjadi tuntunan bagi CPNS baru kepada jabatan apa yang akan mereka tempati kelak. Satu hal juga yang ditekankannya adalah, pemerintah daerah mesti lebih profesional dalam menempatkan seseorang dalam jabatan tertentu. Jika itu terjadi, maka sudah tentu program-program mereka tak sejalan dengan instansi dimana pejabat tertentu bekerja. “Dalam memposisikan seseorang pada satu jabatan, harus berdasarkan dengan disiplin ilmunya. Agar supaya, mereka bisa bekerja maksimal,” tuturnya.Dia juga sempat menyinggung kalau dalam satu pemerintahan, pimpinan juga harus menilai kinerja bawahannya dengan baik. Agar supaya, hal itu menjadi dasar seorang pimpinan bisa memberikan penghargaan ataupun satu peringatan. (aln/fmc)

One response to “DPR kaji 3 opsi UN

  1. semoga UN tahun ini lebih baik..baik nilainya ataupun dalam hal pelaksanaannya…thanks atas infonya pak…

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s